Persoalan lingkungan saat ini sangat banyak dan yang paling terdampak adalah masyarakat rentan dan kurang mampu.
Karena itu, harus segera mendapat penanganan yang tepat. Menurut Anies Baswedan, saat ini Indonesia mengalami krisis iklim sebagai akibat terjadinya kerusakan lingkungan.
Dari istilah yang digunakan tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah krisis, dimana akibatnya dirasakan saat ini.
Sedang istilah yang sebelumnya sudah familiar, yaitu perubahan alam, kurang mendapat penanganan segera karena anggapan bahwa dampaknya baru akan terasa beberapa waktu mendatang.
Atasi Krisis Iklim dengan Kolaborasi dan Diplomasi
“Masalah krisis iklim ini dampaknya sangat serius,” ujar mantan Menteri Pendidikan ini.
Masyarakat marginal merasakannya secara langsung dan menyebabkan muncul banyak problem. Bukan hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi.
Kehilangan tempat tinggal akibat abrasi yang dirasakan masyarakat pesisir pantai di Demak, Jawa Tengah, berkurangnya daratan bahkan terancam tenggelam yang dirasakan oleh penduduk di pulau terdepan merupakan masalah besar.
Ditambah dengan masyarakat adat yang digusur oleh pembukaan hutan atas nama pembangunan. Dampak dari masalah tersebut sangat luas dan akan terus berkelanjutan serta saling berkaitan.
Kehilangan tempat tinggal, mengungsi, membuka perkampungan baru akan memunculkan masalah, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan.
Persoalan ekonomi ini bisa berdampak pada banyaknya kasus sosial, gangguan keamanan dan seterusnya. Penggusuran, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak buruk bagi masyarakat yang rentan dengan krisis iklim ini.
Untuk mengatasi krisis perlu dilakukan kolaborasi dan diplomasi. Kolaborasi artinya kerja sama dengan pihak yang berkaitan.
Sebagai contoh dalam menyelesaikan masalah pembukaan lahan hutan. Karena masyarakat adat akan menanggung dampaknya, ketika mencari solusi mereka harus dilibatkan.
Pemerintah yang mengambil kebijakan harus mengundang mereka, memberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan serta mendengar keluhannya.
Jangan sampai masalah yang mereka rasakan dibiarkan saja. Sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran, semua harus mendapatkan hak mereka.
Lebih lanjut, selain melakukan kolaborasi, Anies Baswedan juga menyampaikan pentingnya diplomasi. Krisis yang dihadapi Indonesia bersifat global, tidak mengenal batas teritorial.
Karena itu, perlu mengangkat isu tersebut di kancah internasional. Di forum internasional, Indonesia jangan hanya sebagai pendengar dan mengikuti semua keputusan, tetapi harus terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Jangan sampai hutan sudah habis, pasir sudah dikeruk, kemudian harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak.
Penyelesaian Masalah Krisis Iklim tidak boleh Tebang Pilih
Munculnya masalah krisis iklim berakar dari manusia. Karena itu penanganannya pun harus fokus pada manusia dan hubungannya dengan alam.
Jika hal ini bisa dijalankan, maka alam akan berangsur pulih. Jangan sampai penyelesaiannya pilih-pilih dan membiarkan pelaku perusakan alam tetap beroperasi di Indonesia.
Semua pihak tidak boleh memberi ruang pada mafia untuk menjalankan aksinya. Sayangnya kasus seperti ini masih terjadi. ini yang menyebabkan persoalan tidak bisa segera teratasi.
Mantan gubernur DKI ini menyebutkan, ketika masyarakat pesisir berjibaku melawan dampak dari abrasi yang menghilangkan tempat tinggal dan kehidupan mereka, pemerintah masih setengah-setengah dalam menanganinya.
Kebijakan yang diambil tidak konsisten dengan komitmen yang dibuat. Sebagai bukti, pemerintah justru memberi izin ekspor pasir laut.
Sedangkan pengusaha ini sudah mengeruk pasir yang menyebabkan terjadinya abrasi di berbagai wilayah.
Jika ingin masalah krisis iklim selesai, pemerintah harus tegas dengan regulasinya. Anies Baswedan menambahkan bahwa dirinya sudah mulai mengatasi krisis iklim sejak menjabat sebagai gubernur DKI.
Bukan hanya di kancah lokal, bahkan sampai di dunia internasional dengan terlibat di beberapa organisasi yang mempunyai fokus pada masalah tersebut, termasuk di PBB.